RESTITUSI (Ganti Rugi) BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

Restitusi merupakan istilah yang populer di lapangan hukum perdata dibandingkan dalam hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Akan tetapi dalam ranah hukum pidana, suatu tindak pidana juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut, seorang korban tindak pidana dapat menempuh prosedur yang disediakan oleh KUHAP yakni penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Ganti rugi tersebut dimaksudkan bagi korban tindak pidana yang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua korban tindak pidana juga diberikan pilihan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui Lembaga LPSK. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul restorative justice, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. Restorative justice memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum.” Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana.[1] Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban.

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa negara telah memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya dengan jangkauan yang lebih luas. Dalam UU ini menyatakan bahwa restitusi diajukan melalui LPSK dan LPSK selanjutnya berkoordinasi dengan JPU untuk dimasukkannya  restitusi  dalam tuntutan. Bahkan LPSK dapat mengajukan restitusi setelah putusan pengadilan sekalipun.Sementara itu dalam UU 21/2007, restitusi dapat langsung dimasukkan dalam tuntutan JPU tanpa melalui LPSK.  UU Perlindungan Anak yang kemudian  diatur dalam PP 43/2017, maka restitusi dapat dimasukkan sejak penyidikan, atau melalui LPSK atau melalui JPU.

Dalam perkembangannya restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Undang-Undang ini, restitusi dapat diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat. Restitusi diajukan dalam surat tuntutan JPU dalam Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi hanya dibatasi kepada korban-korban pelanggrana HAM berat, sementara untuk pelanggaran HAM yang tidak masuk kategori HAM berat maka korban tidak berhak mendapatkan restitusi. Ini menunjukkan ada diskriminasi delik. Undang-Undang memberikan batasan hanya pada delik HAM berat, dan tidak jelas argumentasi juridis, kenapa pelanggaran HAM biasa tidak berhak mendapatkan restitusi, padahal subjek deliknya sama yaitu negara.

Secara lebih ringkas, tata cara pengajuan restitusi dapat dilihat dalam matrik di bawah ini :

Dalam menyikapi perkembangan dan perubahan dinamis disegala aspek hukum di Indonesia pada era globalisasi menjadikan permasalahan hukum antar subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum menjadi semakin kompleks dan beraneka ragam. Berdasarkan hal tersebut, A&A Law Office yang merupakan kantor hukum (pengacara/ lawyer/ advokat/ konsultan hukum) yang memiliki ruang lingkup di Indonesia telah memberikan jasa hukum berkualitas dan professional  bagi setiap orang atau badan hukum yang membutuhkan jasa hukum.

[1] Muladi,”Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm.177

Open chat
Konsultasi via Whatsapp