Perjanjian Batal Karena Corona

Akhir-akhir ini mungkin banyak diperbincangkan bahwa ada beberapa pihak yang membatalkan atau menunda perjanjian mereka dengan alasan corona.

Force majeure atau keadaan memaksa, merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

Force majeure adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur (hal. 55).

terdapat pasal yang sering digunakan sebagai acuan dalam pembahasan force majeur, yakni Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1244 KUH Perdata

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245 KUH Perdata

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeur adalah:

  1. Adanya kejadian yang tidak terduga;
  2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
  3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
  4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Karena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi force majeur, maka para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum biasanya mencantumkan klausula dengan daftar peristiwa yang dapat menjadi force majeur dalam perjanjian mereka,

Wabah Virus Corona sebagai Alasan Force Majeur

Perjanjian batal karena corona

Terkait dengan pertanyaan apakah peristiwa wabah virus corona dapat menjadi alasan force majeur bagi debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya, maka perlu diperhatikan penjelasan berikut ini:

Terdapat 2 jenis force majeur:

  1. force majeur absolut; dan
  2. force majeur relatif.

Force majeure absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.

Force majeure relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu Pelabuhan.

Akibat dari force majeur, terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban.

Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Misalnya, seorang penyanyi yang sudah menandatangani kontrak untuk tampil dalam konser tiba-tiba harus dioperasi tenggorokannya, sehingga tidak memungkinkan lagi yang bersangkutan dapat menyanyi lagi. Pada situasi ini force majeur menyebabkan berakhirnya perjanjian.

Dengan berakhirnya perjanjian, maka kontra prestasi juga ikut berakhir, misalnya kewajiban pihak penyelenggara konser untuk membayar penyanyi tersebut.

Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa force majeur sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, misal larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual kembali pulih untuk menyerahkan barang ekspor tersebut.

Untuk itu mengenai apakah wabah pandemi corona termasuk dalam force majeur sehinggal salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang diperjanjikan, kami sampaikan uraian sebagai berikut:

  • Jika dalam perjanjian disebutkan secara tegas menyatakan wabah penyakit (outbreak) atau penutupan akses (lockdown) sebagai peristiwa force majeur, maka wabah virus corona dan lockdown oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai alasan force majeur.

Jika tidak ada atau terdapat klausula yang menyatakan “kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya, maka:

  • Baik itu dinyatakan secara tegas atau tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian.
  • Keadaan force majeur jika sifatnya sementara, hanyalah menunda kewajiban debitur, tidak mengakhiri perjanjian kecuali ditegaskan dalam perjanjian atau adanya kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, jika  wabah virus corona berakhir atau pemerintah mencabut lockdown, pihak kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitur atau dapat juga memilih mengakhiri perjanjian dengan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan  ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Misalnya, dalam hal perjanjian konstruksi, akibat wabah virus corona ini, para pihak (penyedia dan pengguna jasa konstruksi) dengan kesepakatan bersama dapat melakukan penjadwalan ulang penyediaan jasa konstruksinya.

Untuk konsultasi mengenai perjanjian-perjanjian bisnis Anda yang mana tidak dipenuhi oleh pihak lain untuk usaha bisnis Anda akibat terdampak wabah pandemi corona, maka dapat segera menghubungi A&A Law Office untuk mendapatkan layanan hukum perdata dengan klik tombol whatsapp di kanan bawah atau hubungi melalui email [email protected].

Open chat
Konsultasi via Whatsapp