Penyerobotan Tanah yang dibantu oleh Pemerintah Desa

Banyak masyarakat Indonesia telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah namun tanah tersebut dikuasai oleh orang lain yang memiliki Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat.

Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata untuk menjerat perbuatan kepala desa yang membantu proses penyerobotan tanah.

Jika ingin menjerat secara hukum pidana, maka dapat dikenakan pidana yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Perppu 51/1960. Perppu 51/1960 misalnya, yang mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda.

Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, kepala desa yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga.

Pengacara Tanah, Pengacara Properti, Pengacara Apartemen, Pengacara Gedung

Di sisi lain dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Untuk itu Anda dapat mengkonsultasikan masalah Anda dengan Pengacara yang telah Anda percayai dan memiliki track record yang bagus dan profesional. Untuk konsultasi hukum dapat menghubungi kami di 081246373200 atau klik tombol WhatsApp di sebelah kanan bawah.

A&A Law Office

Open chat
Konsultasi via Whatsapp