SURAT WASIAT

Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.  Ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli …

SURAT WASIAT Read More »

Upaya Hukum Keberatan Besaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah

Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan layang yang merupakan jalan umum, memang termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“UU 2/2012”): Pasal 10 UU 2/2012: “Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud …

Upaya Hukum Keberatan Besaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Read More »

Struktur dan Skala Upah

Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (“Permenaker 1/2017”). Sehingga, pada saat Permenaker 1/2017 ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah (“Kepmenakertrans 49/2004”) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Arti Struktur dan Skala Upah Struktur upah adalah …

Struktur dan Skala Upah Read More »

Proses Penerbitan KTP dan KK untuk WNA yang menikah dengan WNI

Jika seorang WNA yang telah menikah dengan Seorang WNI maka WNA dapat memproses penerbitan Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya. Dengan catatan ia harus pindah dalam wilayah Republik Indonesia dan wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal. Sehingga memiliki Izin Tinggal Tetap terlebih dahulu. Berdasarkan laporannya itu, maka Instansi Pelaksana …

Proses Penerbitan KTP dan KK untuk WNA yang menikah dengan WNI Read More »

Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan …

Sengketa Tata Usaha Negara Read More »

Perjanjian Pisah Harta Dalam Perkawinan

Pada dasarnya, perjanjian pisah harta dalam perkawinan secara tertulis diletakkan dalam suatu akta notaris dan boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK”): Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama …

Perjanjian Pisah Harta Dalam Perkawinan Read More »

Blokir Tanah

Bagi Anda yang sedang menghadapi permasalahan sengketa hak atas tanah, tentu melakukan upaya blokir dan pencabutan blokir hak atas tanah merupakan salah satu opsi yang bisa dilakukan guna memastikan hak anda tidak beralih kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini adalah aturan hukum terkait blokir tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang baru saja menerbitkan …

Blokir Tanah Read More »

Konsultan Hukum Pasar Modal

Pasar Modal merupakan salah satu wadah penghimpun dana dari investor, yang juga sekaligus merupakan wadah yang menjadi penyedia dana (modal) bagi masyarakat yang akan memanfaatkan dana tersebut guna peningkatan maupun pengembangan kegiatan usahanya untuk jangka waktu panjang.   Pada dasarnya kegiatan pasar modal perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena menyangkut berbagai kepentingan yang sangat luas yaitu …

Konsultan Hukum Pasar Modal Read More »

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”), terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”). Hubungan kerja Berdasarkan Pasal 51 UU No.13/2003 perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Apabila perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan, maka pemberi kerja …

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) Read More »