Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah bentuk manusia modren dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran arkat dan martabat manusia. Bertambah meraknya masala perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.   BACA JUGA : PERANAN …

Tindak Pidana Perdagangan Orang Read More »

Peranan Kepolisian Dalam Penindakan Pelaku Perdagangan Orang

Penyelenggaraan kewajiban dan wewenang kepolisian dapat dicapai dengan pencegahan dan menekan berkembangnya tindak pidana. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan dalam tugas bidang reprensif adalah dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan …

Peranan Kepolisian Dalam Penindakan Pelaku Perdagangan Orang Read More »

Persoalan Perceraian di Indonesia

Konflik dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk suatu permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik. Perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal …

Persoalan Perceraian di Indonesia Read More »

Pemberdayaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana disebut dalam KHI atau untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dambaan setiap orang. Namun, untuk menuju kearah tujuan mulia tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, karena dalam menjalani kehidupan perkawinan banyak sekali rintangan …

Pemberdayaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Read More »

Wasiat Wajibah Dalam Konteks Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia. Pasal ini dinilai ekstrim karena walaupun namanya wasiat wajibah namun dalam …

Wasiat Wajibah Dalam Konteks Kompilasi Hukum Islam Read More »

Pelindungan Hukum Pemegang Paten Produk Farmasi

Pelaksanaan paten oleh pemerintah tidak dapat dilakukan secara eksklusif seperti halnya pemegang paten yang dapat terus menggunakan hak paten selama jangka waktu pelindungan paten diberikan. Hak pemerintah untuk melaksanakan paten produk farmasi harus dibatasi hanya berdasarkan pada tujuan pelaksanaannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan kesehatan masyarakat dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan …

Pelindungan Hukum Pemegang Paten Produk Farmasi Read More »

Pelaksanaan Paten atas Produk Farmasi

Pemenuhan kebutuhan produk farmasi melalui pelaksanaan paten oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup sebagai hak asasi setiap masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pelaksanaan paten oleh pemerintah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten. Suatu invensi produk farmasi …

Pelaksanaan Paten atas Produk Farmasi Read More »

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Penegakan aturan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi mestilah melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas.   BACA JUGA : KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN …

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Read More »

Kerugian Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Faktor utama korupsi biasanya kemiskinan jadi akar dari masalah korupsi, hal ini terlihat ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran konsumtif dari penyelenggara Negara. Namun paradigma tersebut tergeser disebakan oleh perbuatan korupsinya itu sendiri yang arahnya kepada sektor swasta (konglomerat) dan birokrasi tinggi yang level kehidupannya telah gelimang harta. Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihatkan dari sisi kuantitas …

Kerugian Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Read More »

Upaya Penanggulangan Kejahatan Seksual

Bahwa tidak semua perbuatan tercela atau yang melanggar nilai-nilai kesusilaan masyarakat dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Agar perbuatan tersebut dapat diancamkan pidana (masalah kriminaliasi) maka ada empat hal yang harus diperhatikan antara lain: (a) Tujuan dalam penggunaan hukum pidana untuk mengikuti tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat adil makmur dalam wadah negara kesatuan NKRI berdasarkan …

Upaya Penanggulangan Kejahatan Seksual Read More »