Jumlah kasus perceraian di Indonesia selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Alasannya pun beragam, mulai dari ketidakcocokan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perbedaan usia, finansial, hingga hadirnya orang ketiga. Sebuah studi yang dilakukan oleh seorang profesor dari Universitas Utah menuturkan bahwa kecenderungan bercerai lebih sering terjadi pada pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun atau…
Indonesia sebagai negara majemuk yang memiliki beragam budaya. Dengan keberagaman yang ada sudah barang tentu terdapat perbedaan aturan terkait kehidupan masyarakatnya tak terkecuali tentang warisan. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Masing-masing hukum waris itu memiliki…
A&A LAW OFFICE dapat memberikan pendampingan hukum bagi para debitur untuk mendapatkan solusi hukum atas situasi Force Majeure sehingga tidak melanggar perjanjian yang ada dan menyesuaikan argumentasi hukum yang benar dengan menyesuaikan kondisi dalam keadaan memaksa Force Majeure adalah salah satu istilah asing yang sering ditemukan dalam hukum Indonesia, dikaitkan dengan penyebaran wabah Virus Corona…
Sejak adanya Konvensi Den Haag 1961 hukum yang diberlakukan untuk menentukan hak asuh didasarkan pada tempat sehari-hari anak tersebut berdiam (habitual residence) yakni secara fisik untuk jangka waktu tertentu yang dianggap cukup untuk melakukan adaptasi di lingkungan tersebut. “Hukum nasional si anak seringkali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di anak,” Dalam kasus-kasus perceraian antara kedua orang…
Tentang kepemilikan rekam medis dalam peraturan pelaksanaan rekam medis adalah milik rumah sakit, dan isi rekam medis merupakan milik pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 dan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 12. Pasal 47 ayat (1) berbunyi: “Dokumen rekam medis…
Adapun sanksi hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan rekam medis adalah:[1] Pidana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Di dalam Pasal 79 huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa jika dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis maka dapat dipidana dengan denda sebesar 50 juta…
Perceraian Bagi Non-Muslim di Pengadilan Negeri Perceraian sendiri telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan, mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan…
PENGACARA MEREK TERBAIK DI INDONESIA Permasalahan mengenai kekayaan intelektual khususnya merek di Indonesia senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti. Dari kebanyakan kasus-kasus merek yang terjadi, terjadi karena adanya indikasi persamaan pada pokoknya, baik dengan merek terkenal ataupun dengan merek biasa. Motif dari perbuatan ini dilatarbelakangi oleh iktikad tidak baik (Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan…
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi) merupakan dasar hukum utama baik bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun bagi Warga Negara Asing yang akan menetap atau tinggal untuk selama beberapa waktu dengan maksud tertentu di Indonesia. Perlu diketahui bahwa arti kata imigrasi atau keimigrasian menurut UU Imigrasi pada Pasal 1 ayat (1)…
Perbedaan Leasing dengan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (“Perpres 9/2009”): Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Yang perlu Anda ketahui, leasing atau sewa guna usaha hanyalah salah satu jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Sewa guna…